Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara mengusulkan diberlakukannya perizinan kepemilikan senjata api bagi pejabat negara, menyusul unjuk rasa maut di Kantor DPRD Sumut kemarin. Namun, kaukus muda Golkar kurang sepakat dengan usulan tersebut.
“Kami turut berduka cita dengan meninggalnya Pak Aziz dalam demontrasi kemarin. Tapi saya kurang sepakat dengan itu,” ujar Ketua Kaukus Muda Partai Golkar Kamarussamad kepada okezone melalui sambungan telepon, Kamis (5/2/2009).
Solusi yang paling tepat, lanjutnya, undang-undang tentang perlindungan penyelengara negara dilaksanakan sesuai ketentuan.
“Karena saya yakin ini kesalahan prosedur pengamanan dari aparat. Mengapa sudah ada izin unjuk rasa sebanyak 5.000 orang tapi pengamanan praktis tidak ada. Ini yang menyedihkan,” tuturnya.
Selain itu, Kamarussamad juga menyoroti minimnya koordinasi antara aparat kepolisian dengan petugas keamanan internal DPR. “Faktanya negosiasi tidak ada dan petugas kewalahan karena tidak ada persiapan pengamanan,” katanya.
Meski demikian, katanya, tidak bijak juga bila mendesak petinggi Polda untuk dicopot. “Saya kira itu terlalu emosional. Serahkan saja semuanya agar kasus ini diusut tuntas,” tandasnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Sumatera Utara mengusulkan agar pimpinan dewan diberi izin dari pihak kepolisian memiliki senjata api untuk mempersenjatai diri. Maraknya aksi demo anarkistis menjadi salah satu alasannya.
Hal tersebut juga dilatarbelakangi keyakinan, seorang Ketua DPRD tidak mungkin menyalahgunakan wewenang perizinan ini.
