PT. BANK MEGA, Tbk Membutuhkan karyawan dengan posisi kualifikasi sebagai berikut :

STAF RISK COLLECTION – CARD CENTER

Dengan kualifikasi sebagai berikut :
1.Fresh graduate / mahasiswa / semester akhir
2.IPK minimal 2,75
3.Pria / Wanita
4.Cerdas, Teliti dan dapat berkerja dengan baik
5.Dapat bernegosiasi dengan berbagai macam karakter orang
6.Bisa mengoprassikan komputer
7.Target oriented

Bagi yang berminat bisa mengirimkan lamaran lengkap sebelum tanggal 14 Februari 2009.
Harap cantumkan kode posisi pada pojokm kanan atas amplop, lamaran ditujukan kepada:
RISK & COLLECTION
BANK MEGA KEMBANG JEPUN, LT.2
JI. KEMBANG JEPUN NO 180-184 SURABAYA

Yang terhormat Bapak/Ibu Guru,

Salam dari British Council Indonesia,

Dengan gembira kami mengumumkan bahwa kompetisi School Climate Challenge telah dibuka, sebuah program yang bertujuan mendorong para guru dan siswa Sekolah Menengah di seluruh Indonesia untuk menggagas project yang inovatif, kreatif, berkesinambungan, dan terutama berkontribusi terhadap solusi perubahan iklim, dan memiliki manfaat ekonomi baik bagi sekolah maupun komunitas. 

Kompetisi ini akan berlangsung dari bulan Desember 2000 – Juli 2009. Keterangan lebih lanjut dapat diakses di
http://www.britishcouncil.org/indonesia-society-school-climate-challenge.htm
atau dengan menghubungi:
Ms. Nita Murjani /Ms. Maharani Girsang di 021 515 5561
ext 176 (Ms. Nita) ext 201 (Ms Maharani)

Harap diperhatikan bahwa tanggal penutupan untuk pengumpulan proposal diundur menjadi Sabtu, 28 Februari 2009

Terima kasih atas perhatian Anda.

Salam,

Maharani Girsang
Climate Security Team Assistant
British Council
T : +62(21) 515 5561 ext 201
F : +62(21) 515 5562
HP:+62 (0) 817 6490864
maharani.girsang@britishcouncil.or.id

A. Perkembangan Pagu Depdiknas Tahun 2009

• Pagu Indikatif diterbitkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menkeu dan Bappenas Nomor: SEB: Nomor 0081/M.PPN/04/2008; SE-357/MK/2008, tanggal 4 April 2008.
• Pagu Sementara ditertibkan melalui Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-852/MK.02/2008, tanggal 10 Juli 2008.
• Pagu Definitif diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-1615/MK.02/2008, tanggal 31 Oktober 2008.

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE Menkeu No. SE-1615/MK.02/2008, tanggal 31 Oktober 2008 bahwa anggaran Depdiknas Tahun 2009 sebesar Rp. 62.089.268.498.000,00 yang terbagi dalam 14 program yaitu:

Melalui serangkaian Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Depdiknas disepakati komposisi anggaran Depdiknas menurut Unit Utama sebagai berikut:

DASAR DAN PENGGUNAAN ANGGARAN DEPDIKNAS 2009

1. Kesejahteraan Guru dan Dosen Meningkat.
2. Wajib Belajar 9 tahun Tuntas dengan kualitas yang lebih baik, murah, dan Terjangkau.
3. Akses, Mutu, dan Relevansi Pendidikan Menengah yang lebih baik.
4. Akses, Mutu, dan Relevansi Pendidikan Tinggi yang lebih baik.
5. Mutu dan Relevansi Penelitian serta kesejahteraan peneliti meningkat.
6. Peraih medali dalam olimpiade Matematika, Sains, dan Teknologi tingkat Internasional mendapatkan jaminan melanjutkan pendidikan di manapun dengan Beasiswa pemerintah.
7. Pendidikan Non Formal berfungsi lebih baik dalam menjangkau layanan pendidikan kepada masyarakat yang tak terlayani pendidikan formal.
8. Penguatan tata kelola dan Akuntabilitas sebagai imbangan dari kenaikan anggaran yang signifikan.

Satker Pusat dan Dearah pada bulan Januari 2009 pada umumnya sudah terima DIPA Tahun 2009 yang disahkan oleh Departemen Keuangan, Namun perlu revisi yang disesuaikan dengan hasil Raker dan RSP Komisi X DPR RI dengan Depdiknas DIPA.

Penyesuaian kegiatan dan sasaran dalam DIPA juga akan dilakukan penelahan dengan DJA Depkeu, hal ini ini akan menghambat pelaksanaan kegiatan.

Setelah 63 tahun merdeka, Indonesia belum memiliki peta atau atlas nasional buatan bangsa sendiri. Selama ini Indonesia menggunakan peta peninggalan jaman Hindia Belanda.

Kali ini, dengan kemajuan teknologi yang telah dimiliki Indonesia, pemerintah melalui Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) akhirnya sanggup memenuhi kebutuhan tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Bakosurtanal Rudolf E Matindas di kantor Bakosrutanal, Jakarta, Kamis (5/2/2009).

Rudolf mengatakan dengan dibuatnya atlas nasional tersebut, menjadi suatu informasi resmi tentang strategis bentuk dan keberadaan pulau-pulau terluas milik bangsa, hingga sedetil dan spesifik mungkin.

“Kita akan buat sedetil mungkin dari atlas yang sudah ada, jaman Belanda,” ujar Rudolf.

Pembuatan atlas nasional, merupakan produk bersama antra Bakosurtanal dengan instansi lainnya, di antaranya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Mabes TNI AL, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Departemen Kehutanan, dan beberapa perguruan tinggi nasional.

Pembuatan atlas nasional tersebut akan dibuat secara berlanjut pada tahun 2010 mendatang untuk volume II, dan volume III, termasuk potensi sumber daya dan juga bahasanya.

Dua dekade sudah peristiwa Talangsari berlalu. Hingga kini, peristiwa yang mengakibatkan puluhan korban jiwa ini belum menemukan titik terang dan membawa angin segar bagi keluarga korban.

Isak tangis keluarga korban nampak tak dapat dibendung saat menggelar napak tilas kasus Talangsari. Peristiwa mencekam itu seakan enggan pergi dari ingatan. Mereka berharap kasus ini dapat terungkap.

“Kami ingin dalang kasus ini segera diadili sesuai hukum yang berlaku, dan keluarga korban dapat memperoleh haknya yaitu rehabilitasi nama baik,” ujar salah seorang korban selamat Mursidi (50) saat diwawancara, Jumat (6/2/2009).

Suasana napak tilas tersebut semakin haru saat seorang ibu renta menangis histeris mengingat anaknya yang tewas dalam kejadian tersebut. Kala itu, putranya Warsito masih berusia sebelas tahun. Sangkin histerisnya, sang ibu tak mampu untuk berbicara.

Dalam peringatan yang digagas keluarga korban dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ini akan diwarnai dengan sejumlah kegiatan. Setelah napak tilas usai, para warga akan menggelar doa bersama para korban, disusul dengan diskusi publik dengan menghadirkan pembicara dari Komnas HAM dan Kontras.

20 tahun silam, peristiwa berdarah ini terjadi di Dusun Talangsari III, Rajabasa Lama, Way Jepara, Lampung. Saat itu, sejumlah warga dari kelompok Warsidi diserang oleh aparat keamanan karena dituding berbuat makar.

Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara mengusulkan diberlakukannya perizinan kepemilikan senjata api bagi pejabat negara, menyusul unjuk rasa maut di Kantor DPRD Sumut kemarin. Namun, kaukus muda Golkar kurang sepakat dengan usulan tersebut.

“Kami turut berduka cita dengan meninggalnya Pak Aziz dalam demontrasi kemarin. Tapi saya kurang sepakat dengan itu,” ujar Ketua Kaukus Muda Partai Golkar Kamarussamad kepada okezone melalui sambungan telepon, Kamis (5/2/2009).

Solusi yang paling tepat, lanjutnya, undang-undang tentang perlindungan penyelengara negara dilaksanakan sesuai ketentuan.

“Karena saya yakin ini kesalahan prosedur pengamanan dari aparat. Mengapa sudah ada izin unjuk rasa sebanyak 5.000 orang tapi pengamanan praktis tidak ada. Ini yang menyedihkan,” tuturnya.

Selain itu, Kamarussamad juga menyoroti minimnya koordinasi antara aparat kepolisian dengan petugas keamanan internal DPR. “Faktanya negosiasi tidak ada dan petugas kewalahan karena tidak ada persiapan pengamanan,” katanya.

Meski demikian, katanya, tidak bijak juga bila mendesak petinggi Polda untuk dicopot. “Saya kira itu terlalu emosional. Serahkan saja semuanya agar kasus ini diusut tuntas,” tandasnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Sumatera Utara mengusulkan agar pimpinan dewan diberi izin dari pihak kepolisian memiliki senjata api untuk mempersenjatai diri. Maraknya aksi demo anarkistis menjadi salah satu alasannya.

Hal tersebut juga dilatarbelakangi keyakinan, seorang Ketua DPRD tidak mungkin menyalahgunakan wewenang perizinan ini.

Kasus demonstrasi pemekaran provinsi Tapanuli yang berakhir dengan meninggalnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat merupakan ironi demokrasi yang harus dihentikan.

Demokrasi mengajarkan kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Bukanlah perilaku demokratis kalau memaksakan kehendak apalagi menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.

Aparat kepolisian tidak boleh cuci tangan atas kasus tersebut. Wakil rakyat harus mengambil pelajaran berharga dari kasus ini kalau ingin dicintai rakyat yang diwakilinya. Pemerintah pusat juga jangan sembrono dengan kebijakan pemekaran wilayah. Semua harus mengambil pelajaran.

Berikut wawancara Muhammad Nur Hayid dari detikcom dengan anggota Komisi III DPR dari FPDIP Gayus Lumbuun:

Kasus demonstrasi anarkis yang berujung pada tewasnya Ketua DPRD Sumut telah menyadarkan kita betapa bahayanya slogan demokrasi kalau tidak di kelola secara baik, Bagaimana menurut anda?

Ya, ini adalah ironi demokrasi yang dipertontonkan di depan mata kita. Cara berpolitik yang jauh dari harapan. Kasus ini harus menjadi pelajaran kita semua.

Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian itu?

Sebelum kita melangkah lebih jauh terjun ke dunia politik, kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Berdemokrasi dengan elegan dan damai. Kalau tidak, ya beginilah jadinya. Hanya akan menjadi tertawaan dunia internasional, karena kasus ini yang pertama di dunia, ketua parlemen meninggal dunia akibat aksi demo anarkis.

Apakah kasus serupa pernah terjadi di DPR RI?

DPR pernah mengalami, saat pengesahan RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP), para pendemo sudah berhasil masuk, untung masih bisa ditahan sampai di lobi gedung paripurna. Jadi tidak bisa masuk ke ruang sidang.

Namun, teriakan-teriakan yang bersifat anakis ini sangat mengganggu sidang yang sedang berlangsung di dalam.

Jadi kalau ada demo, apa seharusnya yang dilakukan aparat?

Harus ada pengamanan yang maksimal, lebih baik kita preventif daripada menindak kalau sudah terjadi. Untuk kasus Sumut, polisi jangan hanya menyuarakan, ini penyakit jantung, polisi jangan belum-belum men-judge penyakit jantung. Ini terlalu dini.

Jadi pihak aparat harus dievaluasi dalam hal ini?

Iya. Jumlah aparat yang tidak seimbang juga harus menjadi perhatian Apalagi ada informasi, sempat satu jam terlantar akibat minimnya pengamanan, ini kan mengabaikan waktu kritis.

Apakah komisi III akan meminta pertanggungjawabn kepada Kapolri dalam rapat kerja?

Pasti. Ini isu yang sekarang menjadi perhatian kita semua. Isu yang cukup krusial. Bagaimana tidak, kita sudah menyerahkan soal pengamanan kepada polisi, tapi kok pengamanannya longgar banget.

Kasus ini kan tidak hanya bisa dipersalahkan kepada polisi dan masyarakat, DPRDnya bagaimana?

Kasus ini harus menjadi bahan perenungan kita semua. DPR, DPRD dan para wakil rakyat harus memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya mewakili rakyat. Jadi semua perlu pembenahan, di dewan, pemerintah, masyarakat, DPRD dan para elit yang berkepentingan.

Untuk penanganan kasus di Sumut, apakah aparat sudah cukup maju?

Ini bagian dari tindakan melawan hukum, harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Para penggerak massa ini harus bertanggung jawab. Ke depan perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif dan penanggulangan yang efektif. Karena yang terbaik itu pencegahan. Bukan penindakan. Intelijen polisi harus berjalan.

Sekarang sudah menjelang pemilu, jadi aparat kepolisian harus tegas  kalau melihat aksi-aksi yang menjurus anarkisme. Karena konflik pemilu ini lebih tinggi lagi dan lebih berat lagi, kalau tidak akan mengancam persatuan dan kesatuan serta akan mengancam perjalanan demokrasi kita.

Pemerintah akan memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib helm bagi pengendara motor. Dengan adanya peraturan ini diharapkan keselamatan pengendara sepeda motor di Indonesia akan lebih tinggi.

Departemen Perindustrian (Depperin) tertanggal 25 Januari 2009 telah memberlakukan SNI wajib helm. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No.40/MIND/ PER/6/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang SNI Wajib Helm Pengendara Bermotor Roda Dua.

Peraturan ini mulai diterapkan 25 Maret tahun lalu dan berlaku efektif sembilan bulan setelah dikeluarkan. “Dengan SNI ini, peredaran produk nonstandar akan berkurang signifikan,” kata Direktur Industri Kimia Hilir Depperin Tony Tanduk di Jakarta. Tony menerangkan, kualitas helm produksi dalam negeri kita otomatis akan meningkat.

Dengan demikian, keamanan pengendara sepeda motor di Indonesia akan lebih tinggi. Terkait masalah itu, Lim menyambut baik putusan pemerintah memberlakukan SNI wajib helm. Namun, pihak asosiasi meminta pemerintah berkomitmen penuh akan hal ini. “Untuk itu, pemerintah harus memperketat pengawasan helm impor agar sesuai dengan ketentuan SNI wajib,” ujarnya.

Sementara untuk produk helm yang sudah dipasarkan sebelum SNI wajib diterapkan, Lim menjelaskan masih boleh diperjualbelikan. Namun untuk produksi selanjutnya, pihak produsen wajib memenuhi ketentuan SNI wajib